JAKARTA | SUARAMEDIAA.ID, 19 Oktober 2026, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus menjadi persoalan di Indonesia memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pencegahan, pengawasan kawasan hutan dan perkebunan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Yoshua Rivaldo, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), menilai bahwa karhutla tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai bencana alam. Menurutnya, persoalan ini juga berkaitan dengan tata kelola lingkungan, tanggung jawab pelaku usaha, pengawasan pemerintah, serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dalam pandangan Yoshua, dampak karhutla jauh melampaui kerusakan vegetasi. Kebakaran dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mencemari udara, mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, serta membahayakan satwa liar dan habitat alaminya.
“Karhutla bukan hanya persoalan ekologis, melainkan juga persoalan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, pencegahan dan penegakan hukum harus menjadi perhatian bersama,” demikian pokok pandangan yang disampaikan dalam tulisannya.
Negara memiliki kewajiban melindungi lingkungan hidup
Yoshua menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup memiliki landasan konstitusional. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla.
Ketika kebakaran berulang, evaluasi perlu dilakukan terhadap sistem pengawasan kawasan hutan dan perkebunan, kesiapan personel dan sarana pemadaman, mekanisme deteksi dini, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait.
Penanganan karhutla, lanjutnya, tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika api telah meluas. Langkah pencegahan, pemantauan wilayah rawan, penanganan titik api secara cepat, dan pemulihan lingkungan harus dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.
Aspek kesehatan masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian. Asap kebakaran dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyediaan informasi kualitas udara menjadi bagian penting dari penanganan dampak karhutla.
Penegakan hukum harus mengungkap penyebab dan pihak yang bertanggung jawab
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pentingnya penegakan hukum yang menyeluruh, objektif, dan berdasarkan bukti.
Menurut Yoshua, penanganan perkara karhutla perlu memastikan bahwa penyelidikan tidak berhenti pada orang yang ditemukan berada di lokasi kebakaran. Aparat juga perlu menelusuri asal api, kronologi kejadian, penguasaan dan pengelolaan lahan, serta kemungkinan adanya unsur kesengajaan, kelalaian, atau keterlibatan pihak lain sesuai dengan bukti yang ditemukan.
Apabila kebakaran terjadi di kawasan konsesi atau wilayah yang dikelola badan usaha, penyelidikan perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran dan menilai tanggung jawab pihak terkait berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum harus menjangkau setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab, tanpa memandang kedudukan maupun besarnya kepentingan ekonomi yang terkait,” menjadi prinsip yang ditekankan dalam pandangan tersebut.
Meski demikian, penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti dan pemenuhan unsur tindak pidana. Keberadaan kebakaran di suatu wilayah konsesi, dengan sendirinya, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pengelola atau pemilik usaha telah melakukan tindak pidana.
UU Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum
Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku menyediakan dasar bagi penanganan dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan ketentuan serta fakta perkara.
Selain itu, peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan perkebunan juga dapat menjadi relevan, bergantung pada lokasi kejadian, status kawasan, jenis kegiatan, dan dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Karena itu, koordinasi antarlembaga diperlukan agar penanganan karhutla tidak berjalan secara parsial. Pemeriksaan tempat kejadian, pengumpulan bukti, analisis penyebab kebakaran, penelusuran hubungan antara pelaku dan peristiwa, serta pemulihan lingkungan perlu dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yoshua berpandangan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang ditangani. Penilaian juga perlu mempertimbangkan kepastian hukum, pemulihan kerusakan lingkungan, pencegahan kejadian berulang, dan perlindungan masyarakat yang terdampak.
Pencegahan dan pemulihan harus berjalan beriringan
Yoshua menilai bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan kawasan rawan, meningkatkan sistem peringatan dini, memastikan kesiapan pemadaman, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
Di sisi lain, pemulihan kawasan terdampak juga tidak boleh diabaikan. Kerusakan habitat, hilangnya vegetasi, dan gangguan terhadap kehidupan masyarakat memerlukan penanganan jangka panjang berdasarkan kondisi ekologis di setiap wilayah.
Transparansi informasi mengenai kejadian karhutla, hasil pemeriksaan, tindak lanjut penegakan hukum, dan upaya pemulihan juga penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan secara bertanggung jawab.
Karhutla menjadi ujian perlindungan lingkungan
Bagi Yoshua Rivaldo, karhutla merupakan persoalan yang menuntut keseriusan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Perlindungan lingkungan tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan atau tindakan darurat ketika kebakaran terjadi. Diperlukan kebijakan pencegahan yang konsisten, pengawasan yang efektif, penegakan hukum berdasarkan bukti, serta pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.
“Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan karhutla dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dilaksanakan secara konsisten,” menjadi pesan utama dalam tulisan tersebut.
Penulis: Yoshua Rivaldo
Status: Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
Nomor Induk Mahasiswa: 322026056/MlH/FAK. HUKUM/UKSW
