SITUBONDO | SUARAMEDIAA.ID – Pelayanan Poli Urologi RSUD dr. Abdoerrahem Situbondo menjadi sorotan setelah sejumlah pasien dilaporkan harus menunggu di area koridor sekitar ruang kamar operasi pada Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan Tim Intelijen & Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia bersama Intelijen & Investigasi CyberTNI.id, sekitar 10 pasien disebut telah datang sejak pagi untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan dari dokter spesialis urologi, dr. Zulkarnain.
Namun, para pasien tersebut diduga diarahkan oleh petugas Poli Urologi untuk menunggu di area luar ruang kamar operasi. Alasan yang disampaikan, dokter sedang memiliki kesibukan dan jadwal operasi yang padat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian pelayanan pasien rawat jalan, terutama bagi masyarakat yang telah datang sejak pagi dan berharap segera mendapatkan pemeriksaan medis.
Pasien terpaksa menunggu di koridor
Dari dokumentasi yang diperoleh tim di lokasi, sejumlah pasien terlihat menunggu di area koridor rumah sakit. Bahkan, beberapa di antaranya dilaporkan terpaksa duduk di lantai karena terbatasnya fasilitas tempat duduk.
Situasi ini menjadi perhatian karena pasien yang datang ke rumah sakit pada umumnya membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau sedang mengalami gangguan kesehatan.
Manajemen rumah sakit diharapkan memastikan tersedianya ruang tunggu yang layak, informasi pelayanan yang transparan, serta mekanisme antrean yang jelas apabila terjadi keterlambatan pemeriksaan dokter.
Tim investigasi juga mempertanyakan apakah pengarahan pasien menuju area sekitar kamar operasi tersebut merupakan bagian dari prosedur resmi rumah sakit atau hanya kebijakan sementara petugas di lapangan.
Lima poin yang diminta untuk diklarifikasi
Atas temuan tersebut, Tim Intelijen & Investigasi Gabungan meminta Direktur RSUD dr. Abdoerrahem Situbondo memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan pelayanan Poli Urologi.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain:
- Apakah benar pasien Poli Urologi diarahkan menunggu di luar area kamar operasi karena dokter memiliki jadwal operasi?
- Apakah mekanisme pemindahan lokasi tunggu tersebut sesuai dengan SOP pelayanan rawat jalan?
- Mengapa pasien tidak diarahkan ke ruang tunggu yang memadai dan sesuai standar kenyamanan?
- Bagaimana pengaturan jadwal pelayanan dokter spesialis apabila terdapat agenda operasi pada waktu bersamaan?
- Siapa pihak yang bertanggung jawab memastikan pasien memperoleh informasi dan kepastian pelayanan?
Klarifikasi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pasien, petugas pelayanan, dan pihak manajemen rumah sakit.
Direktur RSUD diminta segera melakukan evaluasi
Tim menegaskan bahwa sorotan ini bukan ditujukan untuk menyudutkan dokter maupun tenaga kesehatan. Namun, lebih kepada upaya menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kualitas pelayanan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan, kenyamanan, kepastian, serta hak pasien untuk memperoleh informasi yang jelas.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur pelayanan, manajemen rumah sakit diharapkan segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah perbaikan.
Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka
Tim Intelijen & Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia bersama Intelijen & Investigasi CyberTNI.id membuka ruang seluas-luasnya bagi Direktur RSUD dr. Abdoerrahem Situbondo, dokter spesialis terkait, maupun pihak yang berwenang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan dokumentasi tim. Dugaan ketidaksesuaian SOP masih memerlukan penjelasan serta verifikasi dari pihak rumah sakit.
Hasil klarifikasi nantinya akan menjadi bagian dari pemberitaan lanjutan demi menghadirkan informasi yang objektif, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
TIM INTELIJEN & INVESTIGASI GABUNGAN
Wartawan Indonesia
Bersama Intelijen & Investigasi CyberTNI.id
Kontrol Sosial – Pengawasan Publik – Transparansi Pelayanan Masyarakat
