GNTP Minta Bareskrim Turun Tangan, Penghentian Penyelidikan Dugaan Penyalahgunaan BBM di Bali Dipertanyakan - Suara Media
Headlines

GNTP Minta Bareskrim Turun Tangan, Penghentian Penyelidikan Dugaan Penyalahgunaan BBM di Bali Dipertanyakan

JAKARTA | SUARAMEDIAA.ID – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Transparansi Publik (DPP GNTP–Integrity Watch) menyiapkan langkah pengawasan berjenjang terhadap penghentian penyelidikan laporan dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah hukum Polda Bali.

Ketua Umum DPP GNTP, Rasyidi, C.PM., C.LOP (Didik Castielo), menyatakan pihaknya akan menyampaikan surat resmi kepada sejumlah lembaga negara, termasuk Kabareskrim Polri, Kapolda Bali, Irwasum Polri, Divpropam Polri, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Langkah tersebut ditempuh setelah Ditreskrimsus Polda Bali menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan terhadap laporan dugaan penyalahgunaan BBM yang sebelumnya disampaikan oleh Rasyidi.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki GNTP, laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/213/III/2026/SPKT/POLDA BALI tertanggal 4 Maret 2026.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite di SPBU 54.801.42, Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar, Bali. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada 23 Februari 2026 sekitar pukul 12.17 WITA.

Dalam uraian laporan, terdapat dugaan aktivitas pengisian BBM berulang menggunakan kendaraan mobil pick up berwarna hijau metalik dengan nomor polisi DK 1802 CX.

Kendaraan tersebut diduga melakukan pengisian selama sekitar tiga menit, kemudian berputar di area SPBU tanpa meninggalkan lokasi dan kembali melakukan pengisian BBM.

Total pembelian BBM yang disebutkan dalam laporan diperkirakan mencapai Rp1,5 juta.

GNTP Pertanyakan Dasar Penghentian Penyelidikan

Perhatian GNTP semakin besar setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Bali pada Juli 2026.

Dalam dokumen tersebut, penghentian penyelidikan dilakukan dengan alasan tidak cukup bukti. Dokumen itu juga mencantumkan pelaksanaan gelar perkara pada 3 Juli 2026.

GNTP menyatakan menghormati kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, organisasi tersebut menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai proses penanganan laporan, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik sebelum mengambil keputusan penghentian.

Sedikitnya terdapat enam hal yang menjadi perhatian GNTP:

  • Apakah kendaraan yang disebutkan dalam laporan telah diperiksa secara fisik?
  • Apakah rekaman CCTV SPBU pada 23 Februari 2026 telah diamankan dan dianalisis?
  • Apakah data transaksi pengisian BBM telah ditelusuri?
  • Apakah operator SPBU, pengawas, dan saksi di lokasi telah dimintai keterangan?
  • Apakah dugaan pengisian berulang dan kemungkinan modifikasi kendaraan telah didalami?
  • Apakah seluruh petunjuk dan alat bukti yang tersedia telah dipertimbangkan dalam gelar perkara?

GNTP menegaskan bahwa pertanyaan tersebut merupakan permintaan klarifikasi dan bukan tuduhan terhadap penyidik Polda Bali.

Pengungkapan Lima Tersangka di Padang Galak Jadi Perhatian

Perkembangan lain yang turut menjadi perhatian GNTP adalah pemberitaan mengenai pengungkapan dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di kawasan Padang Galak, Denpasar, pada November 2026.

Dalam pemberitaan yang menjadi perhatian organisasi tersebut disebutkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) Bareskrim Polri mengungkap dugaan praktik penjualan dan penimbunan BBM bersubsidi di sebuah gudang yang diduga berkedok bengkel cat di Jalan Padang Galak 4, Kesiman, Denpasar Timur.

Pemberitaan itu juga menyebutkan adanya lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

GNTP menegaskan tidak menyimpulkan bahwa para tersangka dalam perkara Padang Galak memiliki hubungan dengan laporan dugaan penyalahgunaan BBM di SPBU 54.801.42.

Meski demikian, GNTP menilai perkembangan tersebut patut menjadi bahan penelaahan apabila ditemukan fakta yang memiliki keterkaitan.

Hal-hal yang ingin didalami antara lain kemungkinan kesamaan pola operasional, kendaraan, pemasok, jaringan distribusi, maupun petunjuk lain yang relevan.

Menurut GNTP, setiap informasi yang berpotensi membantu pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi perlu ditelusuri secara objektif berdasarkan bukti.

Lima Lembaga Negara Akan Disurati GNTP

Sebagai bentuk pengawasan masyarakat, DPP GNTP telah menyiapkan langkah korespondensi resmi kepada lima lembaga negara.

Berikut instansi yang menjadi tujuan penyampaian surat:

1. Kabareskrim Polri

GNTP akan meminta supervisi dan evaluasi terhadap penghentian penyelidikan laporan Nomor LP/B/213/III/2026/SPKT/Polda Bali.

Permohonan tersebut mencakup penjelasan dasar penghentian penyelidikan, evaluasi penanganan laporan, kemungkinan gelar perkara khusus, serta penelusuran bukti tambahan apabila tersedia.

2. Kapolda Bali

GNTP meminta evaluasi dan klarifikasi mengenai proses penanganan laporan serta dasar penerbitan surat penghentian penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Bali.

3. Irwasum Polri

GNTP akan menyampaikan pengaduan masyarakat dan meminta fungsi pengawasan internal Polri menelaah proses penanganan laporan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian prosedur.

4. Divpropam Polri

GNTP meminta penelaahan apabila terdapat dasar dan bukti mengenai kemungkinan pelanggaran disiplin, kode etik, atau perilaku tidak profesional dalam penanganan perkara.

5. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

GNTP akan meminta Kompolnas melakukan pemantauan sesuai kewenangannya serta memberikan perhatian terhadap penanganan laporan masyarakat tersebut.

GNTP menegaskan bahwa pengiriman surat kepada lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu.

GNTP Siapkan Langkah Hukum Lanjutan

DPP GNTP menyatakan langkah pengawasan tidak berhenti pada pengiriman surat.

Apabila dalam proses evaluasi ditemukan bukti baru, fakta yang belum pernah diperiksa, atau indikasi kekeliruan prosedural, GNTP akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum.

Organisasi tersebut juga akan mempelajari mekanisme pengaduan maupun pengujian hukum yang tersedia dengan memperhatikan kedudukan hukum pelapor, jenis surat penghentian yang diterbitkan, serta ketentuan hukum acara yang berlaku.

Selain itu, GNTP membuka kemungkinan koordinasi dengan Dittipiter Bareskrim Polri untuk menyampaikan informasi tambahan apabila ditemukan hubungan faktual antara laporan sebelumnya dan perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi di Bali.

Rasyidi: Kami Tidak Mencari Kesalahan Institusi, Kami Meminta Transparansi

Ketua Umum DPP GNTP, Rasyidi, C.PM., C.LOP, menegaskan bahwa langkah organisasinya merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat dalam mengawal transparansi penegakan hukum.

Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan penanganan secara profesional dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Ketika masyarakat menyampaikan laporan dugaan tindak pidana, tentu masyarakat berharap laporan tersebut ditangani secara serius dan seluruh fakta yang ada diperiksa secara menyeluruh. Kami menghormati kewenangan kepolisian, tetapi kami juga memiliki tanggung jawab untuk meminta penjelasan ketika sebuah laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti,” tegas Rasyidi.

Ia juga menyinggung pemberitaan mengenai pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di kawasan Padang Galak oleh Bareskrim Polri.

“Kami tidak ingin mendahului proses hukum ataupun menghubungkan orang-orang yang belum terbukti memiliki keterkaitan. Namun, apabila terdapat fakta yang berhubungan, kami berharap fakta tersebut dapat ditelusuri secara objektif,” ujarnya.

Rasyidi menambahkan, GNTP akan menyampaikan surat secara resmi kepada Kabareskrim, Kapolda Bali, Irwasum, Divpropam, dan Kompolnas.

“Prinsip kami sederhana: hukum harus ditegakkan secara adil, tidak boleh tebang pilih, dan setiap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti. Kami tidak meminta seseorang dinyatakan bersalah tanpa proses hukum. Kami hanya meminta agar setiap persoalan diperiksa secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

GNTP: Pengawasan BBM Bersubsidi Menyangkut Kepentingan Masyarakat

DPP GNTP menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi merupakan bagian penting dari kepentingan masyarakat luas.

BBM bersubsidi harus disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

GNTP mengajak masyarakat yang memiliki informasi maupun bukti mengenai dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi agar menyampaikannya melalui jalur resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Organisasi tersebut juga mengingatkan seluruh pihak untuk tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dan tidak melakukan penghakiman terhadap siapa pun sebelum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Bagi GNTP, persoalan ini bukan semata-mata mengenai satu laporan, melainkan juga mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Hukum harus ditegakkan secara adil. Transparansi harus dijalankan. Pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kepentingan publik.

(Tim GNTP/Red)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Notifikasi untuk berita terbaru Ya Tidak,Terima Kasih