KEPULAUAN SERIBU | SUARAMEDIAA.ID – Upaya membangun komunikasi antara elemen masyarakat dan aparat penegak hukum terus dilakukan. Koordinator Nasional Gerakan Pemuda Pemerhati Hukum Indonesia (GPPHI), Yoshua Rivaldo, menggelar diskusi dan dialog bersama Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si.
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari dinamika penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga tantangan pelayanan kepolisian di wilayah Kepulauan Seribu.
Dalam diskusi tersebut, karakteristik geografis Kepulauan Seribu sebagai wilayah kepulauan turut menjadi perhatian. Kondisi geografis tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengamanan, pelayanan masyarakat, serta penanganan berbagai persoalan hukum.
Yoshua Rivaldo menilai komunikasi terbuka antara organisasi masyarakat, aktivis, dan institusi kepolisian merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan.
Menurutnya, organisasi pemerhati hukum tidak hanya memiliki fungsi kontrol sosial, tetapi juga dapat berperan sebagai mitra konstruktif dalam memberikan masukan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Sebagai organisasi pemerhati hukum, GPPHI berkomitmen menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi aparat penegak hukum. Kami berharap komunikasi seperti ini terus terjalin demi mendorong penegakan hukum yang profesional, humanis, transparan, dan berkeadilan,” ujar Yoshua Rivaldo.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan di Kepulauan Seribu agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.
Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat, peningkatan pelayanan kepolisian, serta kesadaran hukum menjadi sejumlah aspek yang perlu terus diperhatikan bersama.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara GPPHI dan Polres Kepulauan Seribu dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.
GPPHI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, mengawal supremasi hukum, serta menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur komunikasi yang konstruktif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui dialog dan komunikasi yang berkesinambungan, diharapkan hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum semakin terbuka dalam mewujudkan pelayanan publik serta penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan.
(Tim/Red)
