TANGERANG | SUARAMEDIAA.ID – Polresta Tangerang menetapkan seorang mantan Kepala Bagian Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Artha Kerta Raharja Balaraja berinisial Riswadi sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan pemberian pinjaman senilai Rp300 juta.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polresta Tangerang melaksanakan gelar perkara dan mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam proses penyidikan.
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pencairan dana milik LKM Artha Kerta Raharja yang tidak melalui tahapan serta prosedur pemberian kredit sebagaimana mestinya.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, peristiwa itu diduga terjadi pada pertengahan Juni 2025. Dana pinjaman sebesar Rp300 juta tersebut diduga dikeluarkan tanpa mengikuti mekanisme kredit yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hingga saat ini, cicilan atas pinjaman tersebut disebut belum dilakukan.
“Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen perjanjian kredit dan kuitansi realisasi kredit dengan tanda tangan tersangka,” kata Indra Waspada, Rabu (11/11/2026).
Berawal dari Laporan Polisi Oktober 2025
Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada 21 Oktober 2025. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik akhirnya menetapkan Riswadi sebagai tersangka pada 29 Oktober 2026.
Dalam konstruksi perkara, dugaan penyimpangan pemberian pinjaman tersebut dinilai berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap LKM Artha Kerta Raharja Balaraja serta keuangan daerah Kabupaten Tangerang.
Penyidik juga telah mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pencairan kredit guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
Penyidikan Masih Berlanjut
Polresta Tangerang menyatakan bahwa proses penanganan perkara akan terus dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penetapan tersangka ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana lembaga keuangan daerah.
Publik kini menantikan perkembangan lanjutan penanganan perkara tersebut, termasuk proses pembuktian mengenai dugaan penyimpangan prosedur pencairan pinjaman dan besaran kerugian yang ditimbulkan.
Perlu ditegaskan bahwa status tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Humas/Red)
