KAWALI Matangkan Standar Restorasi 60 Hektare Mangrove di Pemalang, Keselamatan dan Hak Masyarakat Jadi Prioritas - Suara Media
Headlines

KAWALI Matangkan Standar Restorasi 60 Hektare Mangrove di Pemalang, Keselamatan dan Hak Masyarakat Jadi Prioritas

TANGERANG SELATAN | SUARAMEDIAA.ID – Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) terus memperkuat upaya pemulihan ekosistem pesisir Pantai Utara Jawa melalui penyusunan Modul Safeguard Lingkungan Terpadu untuk program restorasi mangrove seluas 60 hektare di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Safeguard Lingkungan Terpadu yang berlangsung selama tiga hari, 16–18 November 2026, di Hotel Grand Zuri, Tangerang Selatan.

Penyusunan modul ini menjadi bagian dari strategi KAWALI untuk memastikan program restorasi mangrove tidak hanya berorientasi pada penanaman bibit, tetapi juga memperhatikan perlindungan ekosistem, kepastian hukum, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Program tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap komitmen Indonesia dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030.

Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan, Perkuat Tata Kelola Proyek

Dalam kegiatan tersebut, KAWALI menghadirkan pemantik diskusi dari Tim Pengelola Proyek Norway’s Contribution (TPP-NC) 2030, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta Safeguard Project Management Unit for Norway’s Contribution (PMU-NC 2&3).

Perwakilan TPP-NC 2030 dari BPDLH menjelaskan pentingnya penerapan safeguard sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan proyek.

Penerapan safeguard diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan berdasarkan prinsip keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sistem perlindungan tersebut juga harus diterapkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi, sehingga potensi risiko lingkungan maupun sosial dapat diidentifikasi dan ditangani sedini mungkin.

Sementara itu, Safeguard Project Management Unit for Norway’s Contribution (PMU-NC 2&3) memberikan pembekalan mengenai mekanisme pelaporan triwulanan atau quarterly reporting bagi Implementing Partner (IP).

Pembahasan meliputi tata cara penyusunan laporan, pemenuhan administrasi dan teknis, dokumentasi kegiatan, pelaporan capaian program, serta pemantauan penerapan safeguard.

Pembekalan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas pelaksana program agar kewajiban pelaporan dapat dilakukan secara tertib, tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Empat Perspektif Jadi Fondasi Penyusunan Modul

FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dengan keahlian berbeda untuk memperkuat substansi modul.

Prof. Dr. Suryono, M.Sc., akademisi lingkungan, membahas ekologi pesisir dan teknik restorasi mangrove.

Dr. Alan Nur Rohman dari Yayasan AMP menyampaikan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pertolongan pertama, serta evakuasi medis.

Selanjutnya, Jurika Pratiwi, aktivis perempuan, membahas perlindungan sosial, kesetaraan gender, inklusi masyarakat, dan mekanisme pengaduan.

Adapun Muhnur Satyaprahabu, Tenaga Ahli Gakkum Kehutanan, dijadwalkan memberikan materi mengenai aspek hukum, safeguard, dan akuntabilitas kelembagaan. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir karena tugas yang tidak dapat ditinggalkan.

Keempat perspektif tersebut menjadi landasan dalam merumuskan standar pelaksanaan restorasi mangrove yang komprehensif, terukur, dan dapat diterapkan langsung di lapangan.

Dua Desa di Pemalang Jadi Lokasi Implementasi

Safeguard IP KAWALI, Antama Lasa Dea, menjelaskan bahwa modul yang sedang disusun nantinya akan menjadi pedoman sekaligus standar pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove di Kabupaten Pemalang.

Menurutnya, implementasi program akan difokuskan di dua desa, yakni Desa Pesantren dan Desa Mojo.

“Modul ini rencananya akan digunakan sebagai standar pelaksanaan penanaman mangrove yang akan dilakukan Kawali di dua desa, yaitu Desa Pesantren dan Desa Mojo. Dengan adanya modul ini, masyarakat yang terlibat dalam proyek dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari penanaman hingga monitoring lapangan, secara aman dan berkelanjutan,” ujar Antama Lasa Dea.

Ia menambahkan, penerapan modul nantinya akan disertai pembekalan materi dan pelatihan langsung kepada masyarakat di lokasi penanaman.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga serta memantau keberhasilan restorasi mangrove.

Menurut Antama, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin keberlanjutan program pemulihan ekosistem pesisir.

Empat Pilar Perlindungan dalam Restorasi Mangrove

Dalam penyusunan Modul Safeguard Lingkungan Terpadu, terdapat empat klaster utama yang menjadi perhatian.

  1. Perlindungan hukum dan akuntabilitas kelembagaan

Meliputi kepatuhan terhadap regulasi kehutanan dan lingkungan hidup, perlindungan hak masyarakat, koordinasi kelembagaan, pencegahan konflik tenurial, serta mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan.

  1. Perlindungan ekologi dan teknik restorasi mangrove

Mencakup penilaian kesesuaian lokasi, karakteristik hidrologi, pemilihan jenis mangrove, teknik penanaman, pemeliharaan, hingga indikator keberhasilan restorasi berdasarkan kondisi ekologis kawasan.

  1. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Aspek ini menjadi perhatian mengingat kegiatan restorasi mangrove memiliki berbagai risiko lapangan, mulai dari kawasan berlumpur, pasang surut, arus perairan, cuaca ekstrem hingga keterbatasan akses fasilitas kesehatan.

Karena itu, diperlukan standar keselamatan, pertolongan pertama, dan prosedur evakuasi medis yang jelas.

  1. Perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat

Klaster ini menekankan keterlibatan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam kegiatan atau kelompok sasaran program, perlindungan kelompok rentan, pembagian manfaat yang adil, penguatan mata pencaharian, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses.

Restorasi Mangrove Tidak Sekadar Mengejar Jumlah Bibit

KAWALI memandang bahwa keberhasilan restorasi mangrove tidak cukup diukur berdasarkan jumlah bibit yang ditanam atau luas lahan yang direhabilitasi.

Keberhasilan program juga harus dilihat dari kemampuan ekosistem untuk pulih secara alami, peningkatan kualitas lingkungan pesisir, serta tumbuhnya manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Karena itu, pemberdayaan masyarakat turut diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi berbasis mangrove yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sejumlah potensi yang dapat dikembangkan antara lain pembibitan mangrove, pengolahan produk mangrove yang sesuai dan aman, kerajinan, ekowisata berbasis masyarakat, serta berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Melalui penyusunan modul ini, KAWALI berharap masyarakat Desa Pesantren dan Desa Mojo memiliki pemahaman, keterampilan, serta standar kerja yang memadai dalam menjalankan kegiatan restorasi, pemeliharaan, dan monitoring keberhasilan tanaman mangrove.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu praktik baik pemulihan ekosistem pesisir Pantai Utara Jawa dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, keselamatan kerja, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial.

Bagi KAWALI, restorasi mangrove bukan sekadar menanam pohon. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan langkah membangun kembali keseimbangan ekosistem, melindungi kehidupan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga masa depan lingkungan bagi generasi mendatang.


Tentang KAWALI

Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) merupakan organisasi yang bergerak dalam isu perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem.

Kontak Media:

KAWALI
Narahubung: Antama Lasa Dea
WhatsApp: 0813 1048 2378

SUARAMEDIAA.ID – Bersuara Demi Bangsa

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Notifikasi untuk berita terbaru Ya Tidak,Terima Kasih